Panduan Terbaru: Ketentuan & Perhitungan Biaya Layanan Indotrading
Markeplace Toko Daring
Tanggal Pembaruan Terakhir 4 hari yang lalu
Halo Seller! Sejak Mei 2023, Indotrading telah melakukan penyesuaian pada skema biaya layanan (Marketplace Fee). Panduan ini disusun agar Anda dapat memahami dengan mudah bagaimana biaya layanan dihitung berdasarkan jenis pembeli dan status kelengkapan pajak toko Anda.
Total Uang yang Masuk ke Saldo Anda (Dana Cair):
Rp10.900.000 - Rp218.000 = Rp10.682.000
Penting untuk diketahui bahwa biaya layanan Indotrading dihitung langsung dari Grand Total (Nilai akhir yang dibayarkan oleh pembeli, sudah termasuk pajak).
(DPP + PPN) x percentage mp fee
- Harga Produk (Sub Total): Rp10.000.000
- PPN (11%): Rp1.100.000
- PPh 23 (2%): -Rp200.000 (Jika pembeli melakukan pemotongan pajak langsung)
- Grand Total (Uang yang dibayar Pembeli): Rp10.900.000
Perhitungan Biaya Layanan (Contoh menggunakan tarif 2.0%):
Rp10.900.000 x 2.0% = Rp218.000Total Uang yang Masuk ke Saldo Anda (Dana Cair):
Rp10.900.000 - Rp218.000 = Rp10.682.000
2. Daftar Tarif Layanan Berdasarkan Kategori Transaksi
Setiap transaksi memiliki tarif yang berbeda-beda. Berikut adalah rincian tarif standar kami:
| Kategori Transaksi | Tarif Standar | Tipe Pembeli | Area Instansi (Khusus Pemerintah) |
|---|---|---|---|
| Transaksi Umum (Default) | 2.00% | Buyer Non Government | Pembeli Personal (Non-Pemerintah) |
| Pemerintah (Seller PKP) | 2.00% | Government | Daerah: Prov. Jatim, Prov. Banten, Prov. DKI Jakarta, Prov. Jabar, Kota Sungai Penuh, Kota Bandung, Kab. Bireuen, Kab. Kuningan, Kab. Pulang Pisau, Kab. Nunukan, Kab. Lampung Barat, Kab. Dairi. Pusat: DPR RI, Mahkamah Agung, Polri, LPP RRI, LKPP, Lemhannas, BRIN, BP2MI, BPOM, BPKP, BPN DKI, BPS, BSN, BMKG, BNN, BP Batam. Kementerian: Kemenkeu, Kominfo, Kemenko Perekonomian, Kemenlu, KemenPUPR, KemenPPPA, Kemendikbud, Bappenas, Kemenhub, Kemenperin, Kementan, Kemendagri, Kemnaker, ATR/BPN, Kemenkumham, Kemenperkim, KKP, Kemenkes. |
| Pemerintah (Program 1%) | 1.00% | Government | Daerah: Prov. Kaltim, Prov. Jabar, Kab. Penajam Paser Utara. Pusat: DPR RI. |
| Bantuan Faktur Pajak | 3.00% | Government | Pusat: KemenPUPR, Kemendagri. |
3. Penyesuaian Tarif Berdasarkan Status Pajak Toko Anda
Tarif standar pada tabel di atas dapat berubah tergantung pada kelengkapan data pajak (PKP) toko Anda di sistem kami. Berikut aturannya:
- A. Toko Anda Berstatus Non-PKP: Sesuai ketentuan, toko yang berstatus Non-PKP akan dikenakan biaya layanan flat sebesar WAJIB 3.00% untuk semua jenis transaksi di atas.
- B. Toko Anda Sudah Terverifikasi PKP: Selamat! Anda bisa menikmati Tarif Standar sesuai tabel di atas (misalnya bisa mendapatkan tarif 1% atau 2% sesuai instansi yang bertransaksi dengan Anda).
4. Mengenal Tipe Pembeli Anda
Agar tidak bingung, berikut penjelasan singkat mengenai tipe pembeli yang berbelanja di toko Anda:
- Instansi Pemerintah: Pembeli dari kalangan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah resmi.
- Buyer Non Government: Pembeli ritel, perorangan, atau umum.
5. Poin Penting Lainnya
- Layanan Bantuan Faktur Pajak (Tarif 3.00%): Tarif ini khusus berlaku jika Indotrading yang membantu menerbitkan Faktur Pajak untuk transaksi Anda dengan instansi.
- Lokasi Instansi: Untuk transaksi pemerintah, asal anggaran atau daerah instansi tersebut (misal Pemprov Jawa Barat atau Pemprov Kaltim) dapat mempengaruhi apakah Anda mendapat tarif 2%, program khusus 1% atau bebas biaya 0%.